Kamis, 28 Januari 2010

Kebudayaan dan Relasi Kekuasaan

Sepak-terjang Soeharto, mantan penguasa Orde Baru yang mampu berkuasa selama 32 tahun, merupakan representasi politik budaya Jawa. Sistem politik Orde Baru dibangun di atas falsafah dan nilai-nilai budaya Jawa yang kental. Tetapi, pasca Soeharto lengser pada Mei 1998, simbol hegemoni budaya Jawa mulai redup. Setelah orang terkuat di zaman Orde Baru ini wafat (27 Januari 2008), hegemoni budaya Jawa pun mulai sirna. Dalam konteks ini, kita semua menyaksikan bagaimana sebuah kebudayaan memiliki relasi politik dengan kekuasaan. Ketika kekuasaan mulai redup, eksistensi budaya tersebut, secara perlahan-lahan, juga mulai redup. Simbol-simbol yang selama ini menjadi identitas kekuasaan mulai pudar.

Kekuasaan dalam Perspektif Budaya

Lewat proses interaksi antara manusia satu dengan yang lain tercipta bahasa, tatanan sosial, tradisi, norma-norma, dan sebagainya. Menurut budayawan WS. Rendra (2001), manusia dibekali "daya hidup" yang memungkinkan dirinya untuk bertahan. Dalam konteks budaya, daya hidup yang dimaksud di sini adalah kemampuan berorganisasi dan berkoordinasi. Peran-peran penting salah satu figur atau kelompok tertentu dalam sebuah komunitas sosial menciptakan strata yang membedakan seseorang atau kelompok tertentu dengan yang lain. Berangkat dari sinilah lahir sistem kekuasaan (politik).

Dengan demikian, kekuasaan itu sendiri merupakan produk budaya. Setiap bangsa memiliki sistem kekuasaan sendiri. Tetapi, sejarah merupakan proses dialogis yang melibatkan manusia dengan realitas kehidupan yang kompleks dan dinamis. Sejarawan Ahmad Syafi'i Ma'arif (2003) mendefinisikan sejarah sebagai rekaman interaksi dan dialog jiwa dan pikiran dengan realitas kehidupan manusia yang berlangsung secara dinamis dan kreatif dalam ruang dan waktu tertentu.

Proses dialogis inilah yang senantiasa menopang stamina kebudayaan suatu bangsa. Daya hidup atau stamina kebudayaan senantiasa bergerak secara dinamis seiring dengan kodrat alam. Manusia hidup seirama dengan dinamika dan keharmonisan alam. Stamina kebudayaan akan senantiasa harmonis dan terjaga manakala manusia mampu berkoordinasi dan berorganisasi dengan seluruh makhluk, termasuk dalam konteks hubungan antarmanusia. Akan tetapi, manakala manusia tidak mampu berkoordinasi dan berorganisasi dengan yang lain?karena motif politik tertentu?maka stamina kebudayaan terus menurun.

Dalam konteks sosial, khususnya berkaitan dengan sistem politik dan kekuasaan, ketika kemampuan berkoordinasi dan berorganisasi sudah diabaikan, maka daya hidup ini menjelma menjadi semangat "individualisme" dan "absolutisme." Manusia merasa sudah cukup dengan dirinya sendiri, tidak butuh orang lain. Kekuasaannya hanya untuk dirinya sendiri dan cenderung mengabaikan kepentingan orang lain.

Secara politik, stamina kebudayaan yang kian menurun cenderung berseberangan dengan konsep demokrasi. Ketika kemampuan berkoordinasi dan berorganisasi dengan orang lain kian menurun, lahirlah individualisme dan absolutisme. Kekuasaan kemudian terpusat kepada satu tokoh atau kelompok tertentu sehingga orang lain terabaikan. Kristalisasi kekuasaan kemudian menciptakan absolutisme. Dengan demikian, ketika stamina kebudayaan kian menurun, maka sebuah bangsa sedang meninggalkan nilai-nilai demokratis.

Dalam konteks budaya, stamina kebudayaan yang menurun berseberangan dengan tata keseimbangan hukum alam. Sejarah tidak menjadi dinamis dan kebudayaan tidak tumbuh dan berkembang. Dengan menguatnya semangat individualisme dan absolutisme, kekuasaan rezim semakin kuat. Setiap rezim selalu merepresentasikan kebudayaan tertentu. Sebab, antara kebudayaan dengan kekuasaan memiliki hubungan strategis yang saling menguntungkan. Edward Said banyak mengkaji pola hubungan ini. Sistem politik memiliki kaitan erat dengan budaya yang dimiliki oleh bangsa tersebut (Shella Walia, 2003).

Hegemoni Budaya Jawa

Setiap kebudayaan tanpa ditopang oleh kekuasaan politik tak akan bertahan. Sebaliknya, kekuasaan politik butuh identitas. Dengan memanfaatkan kebudayaan tertentu, sebuah rezim kekuasaan memiliki identitas. Di sini, kebudayaan menjadi alat kekuasaan.

Bangsa Indonesia merupakan perpaduan antaretnik yang masing-masing memiliki bentuk kebudayaan tersendiri. Sebelum kemerdekaan (1945), bangsa ini menganut sistem kekuasaan monarkhi absolute (kerajaan). Kerajaan-kerajaan yang tersebar di seantero nusantara banyak mewarnai sejarah Indonesia sebelum kemerdekaan. Setelah memasuki masa kemerdekaan, lewat Proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia yang berlatarbelakang etnik dan kultural yang beragam sepakat menganut sistem kekuasaan republik.

Presiden pertama RI, Soekarno, yang memiliki latarbelakang etnik Jawa, tampil sebagai pemimpin republik yang usianya masih teramat muda. Tetapi, Soekarno merupakan tokoh nasionalis yang berjiwa besar dan memiliki pandangan luas tentang nasionalisme. Sekalipun Soekarno adalah orang Jawa, tetapi tidak menjadikan kebudayaan Jawa sebagai identitas kekuasaannya. Justru, Soekarno menggagas konsep nasionalisme yang mampu menyatukan berbagai etnis di Indonesia. Bukan hanya etnis, tetapi Soekarno sampai menggagas bersatunya konsep nasionalisme, komunisme, dan agama (Nasakom), sekalipun telah terbukti gagal dalam catatan sejarah bangsa Indonesia.

Lain dengan Soekarno, lain pula dengan Soeharto. Sekalipun sama-sama memiliki latarbelakang etnik Jawa, tetapi Soeharto menjadikan kebudayaan Jawa sebagai landasan hidup dan filosofi kepemimpinannya. Menurut Tunjung W. Sutirto, kepemimpinan Soeharto, berdasarkan perspektif teleologi (tujuan), memang penuh dengan simbol-simbol kepemimpinan dalam budaya Jawa (Tunjung W. Sutirto, 2008).

Di zaman Orde Baru, budaya Jawa berada di atas angin mengalahkan kebudayaan lain di Indonesia. Karena faktor kekuasaan, seakan-akan budaya Jawa menjelma menjadi budaya resmi bangsa Indonesia. Secara tidak langsung budaya Jawa telah menghegemoni khazanah kebudayaan Indonesia.

Tetapi, berdasarkan perspektif filsafat kebudayaan, justru di masa Orde Baru kebudayaan bangsa Indonesia mengidap penyakit kronis. Selama Soeharto berkuasa, bangsa Indonesia mengalami penurunan stamina kebudayaan yang cukup kritis. Kemampuan berkoordinasi dan berorganisasi yang merupakan unsur pokok daya hidup kebudayaan diterjemahkan oleh rezim penguasa sebagai bibit-bibit sparatisme. Di zaman Orde Baru, ketika masyarakat berkoordinasi dan berorganisasi justru dihambat oleh kekuasaan. Istilah Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) menjadi masyhur. Dengan dalih mengganggu stabilitas nasional, gerakan masyarakat yang terorganisasi secara rapih dianggap sebagai GPK. Para cendekiawan yang cerdas dan vokal menyuarakan aspirasi rakyat dituding sebagai makar.

Dinamika kebudayaan dan iklim perpolitikan yang sehat dan rasional justru dimaknai sebagai gangguan atas stabilitas nasional. Dalam perspektif kebudayaan, kekuasaan di masa rezim Orde Baru menyalahi kodrat alam. Sebagai pihak penguasa, Soeharto yang memiliki latarbelakang etnik Jawa memanfaatkan nilai-nilai luhur budaya Jawa sebagai simbol kekuasaannya. Dengan nilai-nilai falsafah budaya Jawa, Soeharto melegitimasi setiap sepak-terjangnya yang dianggap merepresentasikan kepemimpinan ala Jawa.

Dalam hal ini, menurut hemat penulis, kepemimpinan Orde Baru selama 32 tahun di tangan Soeharto memiliki dampak negatif bagi dinamika kebudayaan dan politik bangsa Indonesia. Pertama, Soeharto telah menjadikan budaya Jawa sebagai "alat politik" bagi kekuasaannya. Bagi suku Jawa sendiri, kehadiran kepemimpinan Soeharto sangat menguntungkan secara politik. Tetapi, bagi suku-suku lain di Indonesia, masa kekuasaan Soeharto terlalu banyak merugikan.

Kedua, rezim Orde Baru yang telah menyalahi kodrat alam telah membunuh karakter budaya bangsa. Daya hidup atau stamina kebudayaan bangsa Indonesia tidak sehat di masa Orde Baru. Kemampuan berkoordinasi dan berorganisasi cenderung dijegal. Padahal, dalam perspektif kebudayaan, daya hidup ini mesti berjalan harmonis sesuai dengan kodrat alam. Sebab, realitas kebudayaan menempati ruang dan waktu yang sudah pasti dinamis.

Ketiga, kekuasaan Orde Baru telah menempatkan budaya Jawa sebagai kebudayaan yang mendominasi khazanah kebudayaan nasional. Karena faktor kekuasaan, kebudayaan Jawa berada di atas angin. Secara tidak langsung, kebudayaan Jawa telah menghegemoni kebudayaan lain. Padahal, realitas kebudayaan di Indonesia sangat plural. Akibat hegemoni kebudayaan Jawa, tidak jarang suku-suku bangsa selain Jawa harus menerima adat dan tradisi Jawa hanya karena alasan politis. Yang demikian jelas tidak sehat bagi dinamika kebudayaan kita.

Setelah Soeharto lengser pada Mei 1998, secara berangsur-angsur simbol kepemimpinan dalam budaya Jawa mulai menuai kritik. Hegemoni budaya Jawa dalam khazanah budaya Indonesia juga mulai redup. Setelah orang terkuat di zaman Orde Baru ini wafat (27 Januari 2008), simbol hegemoni budaya Jawa pun mulai runtuh.

Senin, 07 Desember 2009

Intelektualisme dan Visi Kemanusiaan

Intelektualisme sudah semestinya bergerak maju secara progresif dan kritis, tidak berkutat lagi pada kerja-kerja akademik, apatahlagi hanya jargon mati yang terkooptasi oleh hukum-hukum keilmuan dan penelitian ilmiah yang cenderung membajak kekhasan intelektualitas yang kritis, mendiktai objetifitas dengan seperangkat aturan-aturan yang tidak memahami makna liberasi visi kemanusiaan dan intelektualisme, dibonsai oleh pusaran petuah-petuah yang tak berdaya menembus tembok realitas untuk menemukan visi kemanusiaan sejati. Sementara di balik bentangan tembok anomali sosial, ada mutiara-mutiara kemanusiaan yang mesti dikuak dan diperjuangkan untuk kemaslahatan kemanusian sosial yang bermartabat dan berkeadilan.

Progresifitas dan kritisme harus menjadi jiwa intelektualisme agar tetap hidup dan berstamina prima di tengah morat-marit tatanan sosial (social order), serta lantang berbicara tentang perjuangan keadilan bagi kemaslahatan kemanusiaan. Derita dunia intelektualisme adalah “menghambanya” kaum intelektualitas terhadap penguasa. Fungsi-fungsi inteleksinya digerakkan dalam rangka melanggengkan kekuasaan dan otoritarianisme kaum elit dan penguasa. Intelektualisme adalah perlambang energisitas subjek sebagai manifestasi ke-beragamaan yang memiliki visi pencerahan, penyadaran dan pencerdasan, bermuara kepada kebebasan dan kemerdekaan sebagai “manusia sadar” yang berperan untuk membebaskan manusia dari penjara kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, krangkeng pragmatisme politik, serta perbudakan, globalisme yang menghabisi nilai-nilai kemanusiaan (dehumanisasi).

Peranan profetik visioner ini telah dilakoni oleh seorang Rasul (Nabi Muhammad SAW) dengan dakwah tauhid sebagai dakwah inti semua nabi dan rasul Allah SWT yang diutus kepada manusia. Agresifitas intelektualisme yang berparadigma tauhid terintegrasi meretas kejahiliaan besar kala itu, yakni perbudakan kemanusiaan berupa penyerahan dan ketundukan kepada sesuatu selain Sang Realitas Tertinggi (baca; Allah SWT). Misi memerdekakan manusia dari kooptasi kekuasaan, otoritarianisme dan keangkuhan intelektual akibat ke-beragamaan yang simbolik dan ritualistik, lepas dari ikatan-ikatan teologis Islam (tauhid) yang paradigmatik. Subjek yang beragama memiliki peran besar bagi pemuliaan moral kemanusiaan serta menorobos kebekuan problematika kemanusiaan.

Kaum intelektual lazimnya seperti para nabi yang menyadarkan kaumnnya dari kebodohan, kebebalan, dan ketertindasan. Kaum intelektual merupakan rausyanfikr yang selalu hadir untuk menyadarkan dan membebaskan. Kaum intelektual menurut Karl Mannheim (1940:52-26) adalah meraka yang memiliki rasionalitas substansial dan rasional fungsional. Intelektual bukan hanya sebatas kepemilikan wawasan yang tajam dan bijak, melainkan juga mampu mengartikulasikan wawasan tersebut untuk mencapai tujuannya. Karena itu, tidaklah mengherankan bila bermunculan kaum intelektual bagi Robert J. Brym (1993:2) merupakan faktor yang menentukan dalam pembentukan dunia modern.

Seorang intelektual adalah seorang yang memusatkan diri untuk memikirkan ide dan masalah non materil dengan menggunakan kemampuan penalarannya. Julian Benda (1867-1956) dalam karya termasyurnya “La Trahison des Clercs” (Penghianatan Kaum Intelektual), melukiskan bahwa intelektual merupakan sosok ideal yang kegiatan utamanya tidak mengejar tujuan-tujuan praktis, melainkan lebih ke arah pencarian dalam mengolah seni, ilmu atau renungan metafisik. Lain lagi dengan Antonio Gramsci (1971) dalam bukunya “Selections from Prison Notebooks”, mengatakan bahwa semua manusia adalah intelektual, tetapi tidak semua orang mempunyai fungsi intelektual. Gramsci membedakan dua jenis intelektual, yaitu ; Pertama, intelektual tradisional yang representasinya ada pada mereka yang secara terus menerus melakukan hal-hal yang sama dari generasi ke generasi. Mereka yang karena ideology agama dan monopoli kuasanya berfungsi sebagai penyebar ide dan mediator antara massa rakyat denga kelas atasnya. Kedua,intelektual organik, sosok personifikasi yang gigih dalam perenungannya, reflektif atas konteks historisnya dan revolusioner memperjuangkan manifest perenungannya bagi kaumnya. Intelektual organik, Gramsci semakna dengan pemahaman Karl Mannheim tentang sosok academicus yang menghasilkan tulisan-tulisan tentang realitas masyarakat dengan refleksi yang lebih sistematis dan dengan studi mendalam yang lebih berciri teoritis untuk menunjukkan strategis praksisnya atau menunjuk pemikiran Alvin Gouldner (1985:93) yang menempatkan intelektual organik sebagai sosok berbakat yang secara otodidak mampu merumuskan suatu peran bagi lahirnya gerakan sosial baru dalam masyarakat modern. Suatu sosok yang oleh Gouldner dalam “Against Fragmentation” disebut sebagai intelektual pergerakan.

Sedangkan Edward W. Said (1995) merumuskan intelektual dalam bukunya “Representation of The Intellectual” sebagai individu yang dikaruniai bakat untuk merepresentasikan pesan, pandangan, sikap, atau filosofis kepada publik. Aktualisasi yang bertujuan melahirkan kebebasan untuk memotivasi dan menggugah rasa kritis orang lain agar berani menghadapi ortodoksi, dogma, serta tidak mudah dikooptasi kuasa tertentu (rezim atau korporasi). Suatu tugas dan tanggung jawab intelektual yang hampir mirip dengan apa yang ditulis Noam Chomsky (1966) dalam “The Responsibility of Intellectua”, yaitu intelektual yang berada dalam posisi mengungkap kebohongan-kebohongan pemerintah, menganalisa tindakan-tindakannya sesuai penyebab, motif-motif, serta maksud-maksud yang sering tersembunyi di sana. Makanya, bagi Said kemudian, seorang intelektual harus selalu aktif bergerak dan berbuat. Dengan ketajaman nalarnya, ia harus mampu merepresentasikan dan mengartikulasikan ide emansipatoris dan mencerahkan orang lain.

Kaum intelektual bukanlah kelompok masyarakat yang tidak berakar ataupun pasti terkait dengan suatu kelas atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Intelektual tidak sekedar dipahami sebagai pemikir yang kritis, progresif dan terasing (terpisah) dari masyarakat, atau justeru sebaliknya, intelektual yang bebas dari ikatan sosial dan kecenderungan ideologis tertentu. Karena itu untuk mengetahui pola mobilitas intelektual dan keberadaan kaum intelektual dalam masyarakat, kita dapat menganalisanya berdasarkan lokasi sosial kaum intelektual dari orientasi politiknya.

Intelektulisme Profetik

Peradaban yang berkemanusiaan adalah cita utama kaum intelektualitas, bukan sebuah tatanan sosial yang tak mengindahkan nilai dan estetika kemanusiaan yang beradab. Olehnya itu, pijakannya adalah nilai agama (religious value) . Agama menjadi khas dan karakteristiknya sehingga peradabannya tidak kebablasan. Konstruk peradaban yang humanis dan berbasis nilai adalah sebuah kemestian, namun akan menjadi disorientatif ketika tidak dibangun dengan frame-frame profetik dan kerangka keagamaan (baca; islam). Intelektualisme profetik adalah konstruk intelektualitas yang berparadigma kerasulan, sebuah frame dan kerangka rasionalitas dalam menafsir realitas untuk berpraksis sosial sebagai bentuk penyadaran, pembelaan dan pemberdayaan manusia (masyarakat) dari keterpurukan moral, ketidakberdayaan, dan kemiskinan. Namun, tetap dalam bingkai Ilahiyah (nilai transendental) sebagai basis paradigmatinya.

Telah dipahami bersama bahwa nabi dan Rasul yang menghantarkan wahyu dan ajaran Ilahiyah masing-masing mengalirkan titisan teologis yang berkesadaran Ilahiyah (transendental) dan berkemanusiaan (humanis). Nabi Muhammad SAW dengan dakwah tauhid yang kritis, menyadarkan dan mencerahkan, dideklarasikan lebih awal sebagai pijakan paradigmatik ideologis untuk mengkonstruk tatanan sosial. Sebab dakwah tauhid memiliki karater dasar, yaitu; pertama, karakter Ilahiyah. Sehingga apapun perubahan itu senantiasa berawal dari perubahan nilai, yakni nilai agamis yang berkesadaran Ilahiyah (Sang Kreator Tunggal). Perombakan tatanan sosial tersebut adalah revolusi nilai namun tetap bersemangat humanis, menjaga dan menjunjung nilai kemanusiaan karena sesungguhnya nilai Ilahiyah itu adalah nuraninya nilai sosial kemanusiaan dan nuraninya peradaban yang hendak dipancangkan. Kedua, Karakter Humanis. Ini bersimbiosis dengan karakter yang pertama dan tidak bisa didikotomikan, namun berintegrasi sebagai satu keutuhan kemanusiaan yang ber-Ilahiyah.

Gerakan perubahan para kaum intelektualis zaman dulu (para Nabi dan Rasul) yang dipancangkan sangat kental dengan karakter humanitas. Perang dan jihad fi Sabilillah yang dikobarkan, bukan sekedar heroisme, bukan pula sebuah bentuk dehumanisasi, tapi malah sebaliknya, sebuah proyek pemanusiaan-humanis yang bernurani. Menurut hemat penulis, bahwa karakter ini adalah persyaratan mutlak. Tidak akan mungkin lahir sebuah peradaban, yakni tatanan sosial yang bernurani jika tidak dilatari dengan basis-basis pengetahuan. Basis pengetahuan adalah khas perubahan, karena kesadaran untuk berubah tidak mungkin diproduk oleh doktrinasi, irasionalitas, dan perbudakan. Rasululullah dengan gerakan revolutifnya sangat kental dengan ilmu yang menghentakkan nurani rasionalismenya manusia kala itu.

Menelaah konteks zaman hari ini, dengan kondisi dunia intelektual yang cenderung paradoks dari pijakan ideologis-filosofis dan humanis sosial perlu sebuah penegasan dan revitalisasi pemaknaan peran dan fungsi intelektualisme yang lebih orientatif, dalam artian bahwa visi perubahan dan visi peradaban mesti terancang secara ideologis dan metodologis sebagaimana konstruk kaum intelektual zaman nabi yang namun tentunya tetap berbasis konteks kekinian. Berkarakter dimaksudkan bahwa nilai Ilahiyah, humanis dan keilmuan adalah prasyarat integral dalam jiwa kaum inteleksi. Inilah yang penulis maksudkan sebagai intelektualisme profetik, berketuhanan, bernas dan berbasis spiriti zaman.

Nurani Intelektualisme

Penerjemahan intelektualitas adalah sebuah kemestian dalam ruang apapun, dalam semua dimensi kehidupan dengan spirit perubahan humanis yang berbasis nilai telah ditorehkan oleh manusia-manusia besar sekaliber para Nabi dan Rasul, termasuk kaum intelektual ternama seperti Noam Chomsky, Julian Benda, Antonio Gramsci, Edward W. Said dan lainnya pada zamannya.

Intelektualisme yang hampa dari agenda humanisasi, sesungguhnya adalah sebuah penghianatan terhadap nurani kemanusiaan, nuraninya intelektualisme.

Nurani kemanusiaan adalah fitrah yang senantiasa berdeklarasi untuk penegakan kebenaran, keadilan, anti pembodohan dan penindasan. Intelektualisme yang bernurani kemanusiaan akan selalu resah dan gelisah atas realitas paradoks dengan keadilan universal, penghianatan terhadap kebenaran, amoral dan seabrek anomali sosial. Namun keresahan itu dijawab dengan praksis sebagai sebuah bentuk interupsi terhadap berbagai penyimpangan sosial yang ada.

Sosok intelektual yang bernurani intelektualisme adalah sosok yang bernurani kemanusiaan. Seorang Antonio Gramsci, walau hidup dalam kemiskinan, namun kecerdasan otaknya dan pengalaman hidupnya membuat Gramsci kerap curiga terhadap realtas. Tubuh yang sakit-sakitan tak membuatnya patah semangat untuk belajar sekaligus menulis risalah-risalah perlawanan. Dengan dedikasi pada kaum buruh, dirinya mulai berubah paham dan pengertian seorang ilmuwan. Bukannya belajar dari teks, tapi Gramsci membalik dengan berangkat dari kenyataan. Karenanya seorang intelektual, menurut Gramsci, adalah pribadi yang berpihak. Baginya, sebuah teori selalu hanya benar sejauh mengungkapkan apa yang sedang dialami oleh kelas yang bersangkutan. Ringkasnya, teori tidak bisa dilepaskan daro praksis. Prinsip serupa ditorehkan oleh Ali Syariati yang sangat percaya dengan mandate cendekiawan muslim sebagai sosok yang berpihak pada si lemah. Olehnya itu, Syariati sangat menghormati seorang Abu Dzar, sahabat nabi yang hidup dalam kemiskinan dan selalu melakukan kritik pada segala bentuk kemapanan. Bahkan dalam doa sekalipun, syariati menegaskan dorongan untuk berpihak dan terus mengobarkan perlawanan. Bagi Syariati maupun Gramsci, garis hidup seorang intelektual adalah dengan masyarakat yang tertindas. Perjuangan kaum intelektual adalah perjuangan akar rumput, pembelaan dan pemberdayaan masyarakat dari kemiskinan, kebodohan dan keterpurukan moral. Penolakan terhadap kehidupan yang berada dalam, garis lurus kemapanan apalagi menjadi budak kekuasaan. Sebuah ungakapan Bloody Jack (Jack si Pemberani) “……ingatlah teman-teman, pemberontakan terhadap penindas adalah kepatuhan kepada Tuhan……”

Intelektualisme akan mati digilas oleh keberingasan modernisme yang mengglobal. Hegemoni global tidak akan pernah berkompromi dengan intelektualitas yang bernurani. Oleh karena globalisme pada satu sisi telah terwujud sebagai ideology liberalisme dan kapitalisme yang menghegemonik peradaban manusia, sementara nurani intelektualisme sebagai tonggak peradaban kemanusiaan universal beradan pada titik blok terpisah yang senantiasa melakukan counter hegemony. Kapitalisme yang berselingkuh dengan liberalisasi politik tengah memancangkan kuku ideologisnya untuk selalu mengangkangi pilar-pilar peradaban. Intelektualisme yang bernurani adalah pilar utama peradaban, sebab nurani intelektualisme senantiasa menancapkan nilai ideologis keutuhan kemanusiaan dan keadilan universal. Penuh dengan nilai dan etika kemanusiaan, mendorong perubahan mendasar untuk kesejahteraan dan keadilan. Sebaliknya, intelektualisme yang tidak bernurani kemanusiaan akan turut bermesraan ”biologis” dengan liberalisme dan kepatalisme hari ini yang tidak ramah terhadap tatanan sosial (Social Order) peradaban.

Mengenai Saya

Foto Saya
Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia